Kebijakan OJK untuk Fintech Pinjaman Online

Reading Time: 4 minutes

Tingkat kepatuhan fintech terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia masih sangat rendah. Sebagai buktinya, di Indonesia hanya ada 88 fintech yang telah memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bekerja secara independen. Lembaga ini dibentuk dengan berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Keberadaannya berguna untuk melakukan pengaturan serta pengawasan pada beragam aktivitas yang terjadi dalam sektor jasa keuangan.

Dalam menerapkan fungsinya tersebut, OJK pun memiliki beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu:

1. Memiliki badan hukum yang jelas

Perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman online harus memiliki badan hukum yang jelas. Badan hukum yang bisa dipilih untuk menjalankan usaha pinjaman online fintech di antaranya adalah PT dan koperasi.

Fintech yang memiliki badan hukum PT bisa dijalankan oleh pelaku usaha yang berstatus sebagai WNI ataupun WNA. Hanya saja, maksimal kepemilikan saham oleh pelaku usaha asing adalah sebanyak 85%. 

2. Dijalankan oleh tenaga yang kompeten

OJK mewajibkan kepada fintech penyelenggara layanan pinjaman online memiliki kualitifikasi keahlian yang sesuai. Kualifikasi keahlian tersebut adalah adanya sumber daya manusia yang punya latar belakang dalam bidang teknologi informasi.

Keahlian ini mencakup cara pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, serta metode pengamanan database. Selain itu, fintech pinjaman online juga harus menyertakan setidaknya 1 orang komisaris dan 1 orang direktur yang punya pengalaman dalam industri jasa keuangan.

Dengan begitu, fintech tersebut dapat menjalankan layanannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. 

3. Jumlah dana pinjaman maksimal

Fintech pinjaman online bisa menyediakan kredit untuk beragam jenis kepentingan, termasuk pinjaman usaha dan pribadi. Tidak ada aturan terkait batasan bunga yang dibebankan pengguna.

Sebagai gantinya, batasan hanya diberikan berupa limit jumlah pinjaman yang diberikan kepada pelanggan. Dalam aturannya, OJK memberikan batasan pinjaman senilai Rp2 miliar yang diberikan oleh fintech pinjaman online.

Hanya saja, pihak OJK bisa saja melakukan peninjauan kembali terhadap batasan nilai pinjaman tersebut.

4. Pengelolaan dana yang transparan

OJK mewajibkan kepada seluruh penyedia pinjaman online di Indonesia untuk memberikan informasi yang transparan kepada para pengguna layanannya.

Informasi yang diberikan kepada para pelanggan, harus akurat, jelas, tidak menyesatkan, serta jujur. Penyampaian informasi pun harus dilakukan memakai bahasa yang mudah dimengerti.

5. Jaminan kerahasiaan data

Perusahaan penyedia layanan pinjaman online juga harus memberi jaminan keamanan data para pelanggan. OJK pun melarang adanya pemberian data pelanggan oleh fintech pinjaman online kepada perusahaan pihak ketiga.

Sistem teknologi informasi yang dijalankan oleh fintech juga harus bisa diandalkan dalam menangkal adanya risiko pencurian data oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

6. Penilaian risiko pinjaman

Fintech pinjaman online diwajibkan oleh OJK untuk melakukan mitigasi risiko pinjaman. Pelaksanaan mitigasi risiko pinjaman tersebut bertujuan untuk menghindarinya adanya risiko gagal bayar oleh peminjam dana. 

7. Adanya pelaporan rutin dan dukungan audit

Penyedia layanan pinjaman online memiliki kewajiban untuk memberi laporan rutin kepada OJK. Laporan rutin tersebut diberikan dalam 2 bentuk, yakni laporan bulanan dan laporan tahunan.

Di dalam laporan tersebut harus mencantumkan berbagai informasi, seperti kinerja perusahaan, database, serta laporan pengaduan pelanggan. Pada waktu yang sama, fintech harus menyediakan rekam jejak audit pada layanannya.

Rekam jejak audit ini, selanjutnya berguna ketika dipakai sebagai sarana pengawasan, penyelesaian sengketa, penegakan hukum, pengujian, verifikasi, serta beragam jenis aktivitas pemeriksaan lain.

Sanksi Pelanggaran Kebijakan Pinjaman Online OJK

Ketika sebuah perusahaan terbukti melakukan pelanggaran atas kebijakan pinjaman online dari OJK, telah ada sanksi administratif yang dipersiapkan. Sanksi administratif tersebut terdiri dari:

  1. Pemberian peringatan tertulis
  2. Denda dengan nominal tertentu
  3. Pembatasan aktivitas usaha
  4. Pencabutan izin usaha pinjaman online

Kebijakan ini bersifat mengikat kepada perusahaan pinjaman online yang menjalankan aktivitas usahanya di Indonesia. Kebijakan ini juga menjadi syarat bagi sebuah fintech yang ingin mendaftarkan perusahaannya agar terdaftar di OJK dan dapat menjalankan bisnisnya secara legal.

Untuk Anda, para founder fintech yang hingga saat ini masih belum terdaftar di OJK, yuk lakukan registrasi segera!

Sumber:

  • Peraturan OJK No.11/POJK.01/2016