Hal Tidak Boleh Dilakukan Oleh Fintech Syariah

Reading Time: 2 minutes

Geliat dari perusahaan financial technology berbasis syariah atau fintech syariah terus menunjukkan gaungnya. Terus berkembang untuk dapat mengimbang jasa keuangan pada perusahaan perbankan.

Fintech syariah mencoba menawarkan pelayanan pada jasa keuangan dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan aturan hukum islam, yang tentunya memiliki perbedaan signifikan dengan fintech konvensional.

Baca juga: Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Anda yang tertarik untuk menggunakan jasa keuangan dari fintech syariah, tak peru khawatir karena fintech telah memiliki payung hukum yang berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77, tahun 2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Finansial Islam atau financial berbasis syariah adalah sistem finansial yang diteruskan dari kitab suci Islam (Qur’an) dan juga tradisi nabi (Sunnah). Prinsip dasar dari sistem finansial berbasis syariah adalah penegakan keadilan dan juga kesetaraan dalam semua kesepakatan dan transaksi.

Terdapat empat larangan fundamental untuk mewujudkannya, yaitu: riba, spekulasi (qimar), pendapatan di muka (masyir), ketidakpastian (gharar). Simpelnya, bahwa riba ini mengacu pada semua bentuk bunga yang melipatgandakan pengembalian pada pinjaman.

Begitu juga pada perusahaan fintech syariah, hal ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidak setaraan kekayaan, peningkatan jumlah hutang, dan mengarah pada eksploitasi.

Spekulasi (qimar) atau juga sama dengan istilah zero-sum game. Dimana dalam transaksi keuangan, si pemenang akan mendapat kekayaan dari jumlah pengeluaran yang kalah.

Hukum syariah melarang spekulasi finansial karna merepresentasikan sebuah tindakan persuasif atau tindakan yang mempengaruhi pada hal  tidak bermoral.

Pendapatan di muka (maysir) yaitu mengacu pada jenis pendapatan yang dihasilkan atau diperoleh sesuai dengan peruntungan.

Ketidak pastian (gharar), merujuk pada setiap transaksi yang memiliki unsur ambiguitas, ketidak pastian, dan berisiko. Misalnya, penjualan dengan harga atau barang yang sifatnya tidak jelas sehingga dianggap tidak valid.

Baca juga: Jenis-Jenis Akad Yang Ada di Peer to Peer Syariah

Hal ini juga yang menjadi dasar pelarangan berbagai instrumen keuangan yang sifatnya diteruskan – seperti futures dan options – dalam finansial Islam.

Demi menghindari riba serta berbagai larangan, finansial berbasis syariah seperti fincent syariah yang kini memanfaatkan kesepakatan berbasis aset dan ekuitas demi mempromosikan pembagian risiko, dengan Alasan untuk menyelaraskan kepentingan semua pihak dengan adil dan sama rata.

Baca juga: Mengenal lebih dalam peer to peer syariah dengan peer to peer konvensional

Leave a Reply